Radar Hukum, Pringsewu
Kabupaten Pringsewu kini berada di momentum penting, yaitu memasuki era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila dalam kegiatan Penggerakan Kampung KB Dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi Melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2026, yang berlangsung di Pekon Mada Raya, Kecamatan Pagelaran Utara, pada Rabu, 16 September 2026.
Wakil Bupati Umi Laila menegaskan bahwa peluang emas ini hanya akan memberikan manfaat nyata apabila dikelola dan dikapitalisasi dengan baik. Kapitalisasi bonus demografi menuntut investasi besar pada peningkatan kualitas manusia, mencakup kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, peningkatan keterampilan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, hingga jaminan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.
“Momentum ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Kita harus mampu melakukan kapitalisasi bonus demografi secara optimal, agar jendela peluang ini tak berubah menjadi bencana demografi, karena jika kita gagal mengelolanya, bonus ini justru bisa menjadi beban sosial. Karenanya, kehadiran Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) memiliki posisi sangat krusial,” ujar Wabup Umi Laila.
Lebih lanjut dijelaskan, PJPK bukan sekadar dokumen administratif di atas kertas, melainkan instrumen operasional dan panduan strategis jangka menengah untuk periode 2025–2029. Dokumen ini memastikan arah kebijakan kependudukan berjalan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan, serta harus terintegrasi secara nyata ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Namun demikian, kebijakan ini tidak akan bermakna jika hanya berhenti di tingkat birokrasi.
“Ujung tombak dari seluruh gerak kebijakan ini ada di tingkat akar rumput, yaitu di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai lokus strategis di mana intervensi pembangunan kependudukan diterjemahkan menjadi aksi nyata sehari-hari, mulai dari pelayanan data yang akurat melalui Rumah Dataku, peningkatan ketahanan keluarga, hingga konvergensi penanganan stunting dan pemberdayaan ekonomi keluarga,” tegasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Ir. Pintauli R. Siregar, M.M., Kepala BKKBN Provinsi Lampung Soetriningsih, S.Sos., M.Si., Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dra. Titik Puji Lestari, Kadis P3AP2KB Eko Sumarmi, S.KM., serta Camat Pagelaran Utara Erly Yunarni, S.E., beserta para koordinator kelurahan dan penyuluh KB se-kabupaten.
Melalui skema PJPK yang terukur dan terarah, keberadaan Kampung KB menjadi garda terdepan yang sangat strategis dalam memastikan setiap keluarga di Pringsewu memiliki ketahanan yang kuat, kesehatan yang baik, dan kualitas pendidikan yang mumpuni. Kampung KB bukan lagi sekadar program pengaturan kelahiran, melainkan sebuah gerakan terpadu untuk membangun kualitas manusia mulai dari tingkat desa.
“Kegiatan hari ini merupakan jembatan emas menuju perwujudan visi Pringsewu Makmur. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah kolaboratif yang kuat guna memastikan bonus demografi di wilayah kita benar-benar dikapitalisasi menjadi kekuatan besar menuju keluarga yang berkualitas dan tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Wakil Bupati Umi Laila.
(Joe)