Dana Desa Kresnomulyo Jangan Jadi Ladang Permainan! Anggaran Ratusan Juta Disorot, Kepala Pekon dan Bendahara Ditantang Buka-Bukaan!

Radar Hukum, Pringsewu

Pengelolaan Dana Desa Pekon Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, kini menjadi sorotan publik. Penggunaan anggaran sejak tahun 2023 hingga 2026 diminta dibuka secara transparan. Jangan sampai uang negara yang seharusnya dinikmati masyarakat justru tidak jelas pertanggungjawabannya.

Tim media menyoroti sejumlah aspek krusial yang perlu ditelusuri secara serius, mulai dari pelaksanaan pembangunan fisik, program pemberdayaan masyarakat, proses pengadaan barang dan jasa, hingga kelengkapan laporan realisasi anggaran setiap tahunnya. Semua harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pada Tahun Anggaran 2023, masyarakat meminta kejelasan arah penggunaan anggaran secara menyeluruh. Pemerintah Pekon diminta membuka data total penerimaan Dana Desa, daftar rinci setiap kegiatan, nilai setiap proyek, siapa pelaksananya, serta bukti bahwa kegiatan tersebut benar-benar telah direalisasikan. Apakah seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya?

Tahun 2024, pembangunan rabat beton di Jalan Usaha Tani, Dusun Pengaleman Timur, menjadi salah satu yang dipertanyakan. Publikasi pemerintah pekon menyebutkan pekerjaan tersebut dibiayai dari Dana Desa tahap pertama. Namun, berapa nilai anggarannya? Berapa panjang, lebar dan ketebalan beton yang dipasang? Siapa pelaksananya? Apakah hasil pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun?

Penggunaan anggaran tahun 2025 juga diminta dibuka secara lengkap dan transparan. Tidak boleh ada satu rupiah pun yang tidak memiliki kejelasan. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon serta realisasinya harus ditampilkan, mencakup pengadaan bahan material, kegiatan pemberdayaan, pembayaran honorarium, hingga pembangunan fisik. Apakah seluruh pengeluaran memiliki bukti pertanggungjawaban yang sah?

Pada tahun 2026, perhatian masyarakat tertuju pada besarnya anggaran yang telah direncanakan. Data Sistem Informasi Pekon mencatat total anggaran tahun 2026 sebesar Rp373.456.000. Dari jumlah tersebut, Rp239.354.000 dialokasikan khusus untuk pelaksanaan pembangunan. Angka yang sangat besar dan patut mendapat pemeriksaan mendalam.

Nilai anggaran pembangunan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Apa saja proyek yang akan dilaksanakan? Berapa nilai masing-masing kegiatan? Siapa pelaksananya? Apakah volume dan spesifikasi pekerjaan nantinya akan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan? Semua ini harus dapat dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Pekon Kresnomulyo, Mugiyanto, beserta bendahara, Hasanuddin, diminta tidak menghindari pertanyaan publik. Keduanya harus memberikan penjelasan yang terbuka, jujur, dan lengkap sesuai kewenangan serta periode jabatan masing-masing. Kejelasan dari pihak pengelola sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa tetap terjaga.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Pekon dan Sekretaris Pekon belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang telah disampaikan awak media. Tim media berharap pihak terkait segera merespons dan memberikan penjelasan yang diminta oleh masyarakat luas.

Tim media juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pringsewu untuk turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen anggaran dan realisasi pekerjaan di Pekon Kresnomulyo. Jika ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, pengeluaran tanpa bukti yang sah, kegiatan fiktif, maupun indikasi kerugian keuangan negara, persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Media membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Pekon, bendahara, serta seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Prinsipnya sederhana: uang negara bukan milik pribadi. Masyarakat berhak tahu, dan pemerintah pekon wajib menjawab! (Red)

error: Content is protected !!